DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Mabes Polri;  
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
10. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/541/V/2016 Tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019;  
11. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/580/VI/2016 Tanggal 9 Juni 2016 tentang Petunjuk Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Polri