ASIAN GAMES 2018 DI KOTA BEKASI, KAMI SIAP AMANKAN DAN SUKSESKAN

Asian Games XVIII 2018 akan berlangsung di Indonesia yang akan dimulai pada tanggal 18 Agustus besok. Perhelatan se-Asia ini akan menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Indonesia dalam mendukung negaranya yang akan bertanding. Pihak kepolisian akan mensiapsiagakan petugasnya dalam mengamankan semua pertandingan Asian Games yang berlangsung.

Kota Bekasi-pun dipercaya menjadi salah satu daerah yang akan menjadi lokasi pertandingan Asian Games yaitu Sepakbola. Polres Metro Bekasi Kota sebagai salah satu organisasi Polri di kewilayahan khususnya Kota Bekasi Siap mengamankan dan mensukseskan Asian Games XVIII 2018.

Rencana pengamanan sudah dipersiapkan oleh Polres Metro Bekasi Kota yang diarahkan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol. Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si.. Bagian operasi Polres mensiapsiagakan personel Polres dan Polsek untuk acara Asian Games XVIII 2018 di Kota Bekasi.

Read More

KEGIATAN WORKSHOP POLMAS 2018 JAJARAN POLDA METRO JAYA

Pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Aula Polres Metro Bekasi Kota, telah dilaksanakan kegiatan Workshop Peningkatan Polmas 2018 Jajaran Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kapolres Metro Bekasi Kota yang diwakili oleh Kasat Binmas AKBP SUDIRMAN selaku pimpinan Workshop, dan dihadiri oleh Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Metro Jaya AKBP HARIS YULIANTO, Kasibinpuan Ditbinmas Polda Metro Jaya KOMPOL RAHMAT, Wakasat Binmas KOMPOL KAYAH ROKAYAH, Kapolsek Bekasi Selatan KOMPOL HERSIANTONY, S.H., M.H. dan  Perwakilan dari JICA Mr. HIRATSUKA dan Mr. KOBAYASHI. Pelaksanaan kegiatan Workshop Peningkatan Polmas 2018 dimaksud diikuti oleh Kapolsek jajaran, Para Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas jajaran Polres Metro Bekasi Kota.

Acara diawali dengan laporan dan Paparan Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKBP SUDIRMAN yaitu tentang penilaian RW Zero Criminal wilayah Pondok Gede dan Jati Asih, Peningkatan Polmas untuk diperbaiki dan ditingkatkan, Problem Solvingnya apakah tinggi apakah kurang untuk menjaga stabilitas keamanan di Kota Bekasi dan pemberian hadiah penghargaan penilaian Angka Polsek dan Bhabinkamtibmas terbaik.

Pemberian hadiah penghargaan kategori penilaian Angka Polsek terbaik diberikan langsung kepada Polsek Bekasi Selatan melalui Kapolsek Bekasi Selatan KOMPOL HERSIANTONY, S.H., M.H., sedangkan kategori Bhabinkamtibmas terbaik diberikan kepada Aiptu Mugo (Polsek Bekasi Utara), Bripka Mulyadi (Polsek Bekasi Utara) dan Ketiga Aiptu Samsuri (Medan Satria).     

Kapolsek Bekasi Selatan KOMPOL HERSIANTONY, S.H., M.H., menyampaikan Bahwa baru kali ini Polsek Bekasi Selatan menjadi kategori penilaian Angka Polsek terbaik dan ini berkat kerja keras Kanit Binmas dalam melaksanakan kegiatan yaitu supervisi 1 bulan 8 kali jadi Kanit binmas supervisi ke Bhabinkamtibmas seminggu 2 kali.

Read More

KEGIATAN PERTEMUAN FKPM BEKASI SELATAN

Untuk mempererat hubungan antara petugas Kepolisian dan masyarakat, Polsek Bekasi Selatan melalui Kegiatan Bhabinkamtibmas Kelurahan Pekayon Jaya oleh Binmaspol AIPTU MUHTAR YAHYA GUNAWAN melaksanakan kegiatan pertemuan rutin Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 di Sekretariat RW 04 Kelurahan Jaka Setia Bekasi Selatan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah memberikan pesan-pesan Kamtibmas, pesan-pesan bahaya narkoba dan mengajak warga masyarakat bijak dalam menyikapi berita-berita atau informasi di media sosial.

Pada hari yang sama dilaporkan juga terkait pelaksanaan kegiatan Kapslsubsektor Kayuringin bergabung dengan anggota Pokdar melaksanakan kunjungan di RW 21 BSK Kayuringin di tempat Bapak Sukaryo

Read More

GLADI BERSIH RENCANA KUNJUNGAN EXECUTIVE SENIOR VICE PRESIDENT JICA HEADQUATER

Dalam rangka menyambut kedatangan dan kunjungan Executive Senior Vice President JICA Headquater MR. KAZUHIKO KOSHIKAWA, Pada Hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Polsek Bekasi Selatan Polrestro Bekasi Kota telah melaksanakan kegiatan Gladi Bersih. Kegiatan dimaksud dipimpin langsung oleh Kapolsek Bekasi Selatan KOMPOL HERSIANTONY, S.H., M.H., yang didampingi oleh Kanit Binmas IPTU PUJI, Kapospol Pekayon IPDA MUJI, anggota Polsek Bekasi Selatan,  anggota Pospol Pekayon dan Warga yang ada diwilayah Pekayon Bekasi Selatan.

Dalam pelaksanaan Gladi bersih ini Agenda pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi estimasi waktu kunjungan ke warga, Sambutan Wakasat Binmas, Sambutan Kapolsek, Paparan Kapospol dan pelaksanaan Diskusi.

Kedatangan dan kunjungan kerja dimaksud rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 15 Mei 2018 dengan agenda yang sudah dipersiapkan.

Read More

GIAT HARI BURUH (MAY DAY) 2018 DI KOTA BEKASI

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, Kepolisian Metro Bekasi Kota melaksanakan apel gabungan yang dipimpin oleh Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol. Indarto, S.H.,S.Sos., S.I.K., M.Si. 

Polrestro Bekasi Kota dan jajarannya telah menyiapkan personel untuk melakukan pengamanan di titik keberangkatan buruh, hingga di lokasi kumpul di beberapa titik Kantor pemerintahan. Selain mengamankan di sejumlah titik lokasi, polisi juga akan mengawal masa buruh dari beberapa wilayah yang datang ke Kota Bekasi.

Dalam pelaksanaan pengamanan tersebut sebelumnya telah dilakukan mapping dan monitoring untuk mengamankan titik kumpul massa  yaitu SP LEM SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi yang rencananya akan mengarah ke Jakarta (Gedung DPR-MPR RI), bertempat di Sekretariat DPC K-SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi Jln. Rawa Tembaga Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang pimpinan . Sdr. Deni, dengan massa kurang lebih 300 orang (gabungan Pekerja PT. Multikarya, PT. Sentral Multi Indotama, PT. Bakrie Autopart, dan PT. IPPI).

Dalam peringatan hari buruh tersebut Pemerintah Kota Bekasi juga menggelar panggung aspirasi yang dilaksanakan di Alun-alun Kota Bekasi yang di hadiri oleh Kapolres, Danrem dan pejabat Pemda Kota Bekasi serta masyarakat kota bekasi pada umumnya.

Read More

Polsek Bekasi Selatan Tangkap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur

Kapolsek Bekasi Selatan, Polresta Bekasi Kota, Kompol Harsiantoni, S.H., M.H., Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota  Kompol Erna Ruswing dan Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan Iptu Ompi Indovina menggelar konfrensi pers, di Aula Polsek Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Sabtu (24/2) pukul14.00wib.

Terkait perkara dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sebelas orang akan laki-laki. Sepuluh pelakunya masih dibawah umur, dan satu pelaku yang sudah dewasa yakni AL berumur 19 tahun. Sedangkan korbannya dua wanita berisial ISN dan ZA juga dibawah umur yakni 13 tahun dan 14 tahun. Dan kedua korban diketahui saat ini sudah putus sekolah SMP.

Kronologi kejadian, pada Jum’at (23/2) pukul 02.25wib dinihari saat pelaku AL dan kawan-kawannya sedang nongkrong dan meminum minuman keras jenis gingseng dicampur panter di daerah Cikunir, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Pelaku AL, AR, ZA menjemput korban di daerah Jatibening. Sampai di Cikunir korban dicekokin minum dengan cara menyodorkan sambil berkata, PARAH LU INI SEPESIAL BUAT LU, dan korbanpun meminum. Setelah korban mabuk dan pingsan korban dibawa ke belakang warung kopi, lalu ditelanjangi oleh pelaku Al, AL keluar dan kemudian Al dan kawan-kawan sepakat HA yang pertama melakukan persetubuhan dilanjutkan BO dan AL.

Sedangkan korban ISN digotong oleh ZA, pelaku AJ membuka pakaian korban dan melihat ada darah sambil katanya sedang mens. SU menyenter kemaluan INS dengan HP.

“Parat tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 281 KUHP hukuman pidana penjara maksimal 10  tahun, “kata Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Harsiantoni.

Selain itu, pelaku AL dikenakan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Barang siapa sengaja merusak  kesehatan dimuka umum atau setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya  atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, 81 UU RI NO.36 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. (MG/06)

Read More

PELAYANAN PUBLIK BIDANG SIK

PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN KERAMAIAN DAN KEGIATAN MASYARAKAT

 

I. KEGIATAN YANG MEMERLUKAN IJIN

Bentuk kegiatan

Pesta berupa festival, bazar, konser, dan lain sebagainya. Keramaian berupa pasar malam, pameran, pekan raya, festival, bazaar, pertunjukan ketangkasan, permainan ketangkasan, atau atraksi dan lain sebagainya. Pawai berupa pawai alegoris, karnaval, atraksi, arak arakan dan lain sebagainya.

II. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IJIN

Permohonan ijin secara tertulis diajukan langsung oleh penyelenggara atau penanggung jawab atau yang mewakili atau event organizer yang dilengkapi dengan surat kuasa yang sah ditujukan kepada Kapolres/Kapolsek Up Kasat/Kanit Intelkam Untuk tingkat Kabupaten dan Kecamatan

Permohonan ijin di tanda tangani oleh pucuk pimpinan organisasi atau badan hukum atau instansi yang berhak sesuai AD / ART organisasi yang bersangkutan Surat permohonan ijin di lampiri dengan :

1. Fotocopy KTP
2. Proposal kegiatan
3. Surat pernyataan bermaterai yang cukup dari penyelenggara
4. Surat ijin dari pemilik tempat kegiatan
5. Surat rekomendasi dari intern Polri
6. Surat rekomendasi dari instansi terkait. Surat permohonan ijin yang diajukan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan kegiatan dimaksud dapat di tolak oleh pejabat Polri yang berwenang.

III. KEGIATAN YANG MEMERLUKAN PEMBERITAHUAN

Bentuk kegiatan

Rapat, Sidang, Muktamar, Kongres, Seresehan, Temu kader, Seminar, Diskusi panel, Dialog interaktif dan lain sejenisnya. Penyuluhan, pendidikan dan latihan (Diklat), Outbond (latihan lapangan) dan lain sejenisnya.

IV. TATA CARA PENGAJUAN SURAT PEMBERITAHUAN

1. Surat pemberitahuan secara tertulis diajukan langsung oleh penyelenggara atau penanggung jawab atau yang mewakili atau event organizer yang dilengkapi dengan surat kuasa yang sah ditiujukan kepada Kapolsek/Kapolres Up Kanit/Kasat Intelkam Untuk tingkat Kabupaten dan untuk tingkat Kecamatan.
2. Surat pemberitahuan di tanda tangani oleh pucuk pimpinan organisasi atau badan hukum atau instansi yang berhak sesuai AD / ART organisasi yang bersangkutan
3. Surat Pemberitahuan di lampiri dengan :
4. Fotocopy KTP
5. Proposal kegiatan
6. Surat pernyataan bermaterai yang cukup dari penyelenggara 10. Surat ijin dari pemilik tempat kegiatan
7. Surat pemberitahuan yang diajukan kurang dari 7 ( tujuh ) hari sebelum
8. penyelenggaraan kegiatan dimaksud dapat di tolak oleh pejabat Polri yang berwenang.

Read More

PELAYANAN PUBLIK BIDANG SKCK

SKCK singkatan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record). Sebelum mengetahui cara mengurus atau membuat SKCK baru di Polres, terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi di beberapa Instansi seperti RT, RW, Kelurahan dan Polsek. Diperlukan juga Surat Keterangan dari RT dan RW, Surat Keterangan Kelurahan, Rekomendasi Polsek Tetapi jika hanya memperpanjang SKCK yang sudah habis waktu berlakunya, perpanjangan SKCK bisa langsung dilakukan di Polres. Hampir di seluruh Indonesia diberlakukan syarat yang sama dalam membuat dan memperpanjang SKCK, walaupun ada perbedaan pastilah sangat sedikit.

Syarat untuk permohonan SKCK baru:

1. Foto kopi KTP.
2. Foto kopi KSK/KK (Kartu Keluarga).
3. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa.
4. Rekomendasi Polsek.
5. Foto berwarna 4x6 = 6 lembar.
6. Sidik jari (Reskrim).
7. Isi form cheklist (disediakan Polres).

Syarat untuk perpanjangan SKCK lama:

1. SKCK asli yang lama (paling lama 1 tahun).
2. Foto berwarna 4x6 = 2-3 lembar.
3. Foto kopi KTP.
4. Foto kopi KSK/KK (Kartu Keluarga).

Catatan:
- Biaya administrasi Rp. 10.000
- Biaya sidik jari Rp. - (di beberapa kota tidak diberlakukan)
- SKCK hanya berlaku 6 bulan.
- Persiapkanlah juga foto kopi Akta Kelahiran (walaupun beberapa kota tidak diberlakukan) 

Read More

PELAYANAN SIM-STNK-BPKB

SIM
Ketentuan:
SIM Keliling Kota Bekasi hanya melayani SIM yang dikeluarkan Polres Metro Bekasi Kota






STNK DAN BPKB

Proses perpanjang pajak STNK:
Isi formulir permohonan perpanjang STNK sesuai data di STNK dan BPKB. Formulir dapat di ambil di loket pendaftaran. Lengkapi formulir dengan lampiran berkas yang dibutuhkan. Berkas yang harus dilampirkan:

(Perpanjangan pajak STNK tahunan)

• STNK Asli + Fotokopi
• Fotokopi BPKB
• KTP asli + Fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB

(Perpanjangan Pajak STNK Lima Tahunan)

• Cek Fisik Kendaraan
• STNK Asli + Fotokopi
• Fotokopi BPKB
• KTP asli + Fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB

Selesai melengkapi berkas, serahkan berkas permohonan perpanjang Pajak STNK tersebut ke Loket Penyerahan berkas.
Silahkan tunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum di STNK.
Anda akan diberikan slip pembayaran Pajak yang telah tercantum biaya pajak yang harus dibayar.
Serahkan Slip pembayaran dan uang sebesar biaya pajak ke Kasir.
Selesai membayar pajak, anda akan memperoleh bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan ke loket Pengambilan STNK.
Silahkan tunggu hingga nama anda dipanggil. STNK baru anda telah diperpanjang satu tahun ke depan.
Untuk proses lima tahunan, setelah selesai proses pembayaran pajak STNK, bawa bukti pembayaran pajak tersebut ke loket pengambilan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) untuk mengambil Plat nomor yang baru.

Catatan: 

• Proses perpanjangan Pajak STNK dapat dilakukan di Samsat keliling*, Gerai Samsat* dan di Kantor Samsat setempat.
• BPKB dan KTP asli dibawa untuk bukti keaslian

Read More

KAPOLSEK

KAPOLSEK

KOMPOL HERSIANTONY, S.H., M.H.

 TUGAS POKOK KAPOLSEK:

1. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres khusus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
2. Menyusun rencana dan program kerja Polsek serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna;
3. Memimpin Polsek sehingga terjaminnya fungsi-fungsi sebagaimana tercantum pada nomor 2;
4. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dalam lingkungan Polsek;
5. Melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional Polsek;
6. Mengadakan koordinasi dan mengawasi serta memberikan pengarahan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan fungsi Kepolisian serta penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam wilayahnya sesuai dengan kedudukan serta batas wewenang dan tanggung jawabnya. 

Read More

PETA KERAWANAN WILAYAH

Read More

HUBUNGI KAMI

SILAHKAN HUBUNGI KAMI UNTUK MEMBERIKAN SARAN MASUKAN DAN KRITIK SERTA MOHON DUKUNGAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS AWASI DAN KOREKSI KAMI DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSI POLRI YAITU HARKAMTIBMAS, LINYOMYAN KPD MASYARAKAT DAN SELAKU PENEGAKAN HUKUM =SILAHKAN KLIK DIBAWAH INI=

NAMA

TELP

EMAIL

SUBJECT

Read More

PENGERTIAN ZONA INTEGRITAS

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal dalam mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Polri yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment menuju aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima kepolisian serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang mana dalam perjalanannya terdapat banyak kendala yang dihadapi diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku-perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan upaya-upaya dan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas (WBK) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Penetapan Satker sebagai WBK dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satker-satker di lingkungan Polri melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Zona Integritas (ZI) di lingkungan Polri adalah predikat yang diberikan kepada Polri yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik mulai dari Kapolri dan jajarannya;

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; 

Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Kapolri yang mempunyai tugas melakukan penilaian Satker dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/menuju WBBM;  

Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Read More

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI - WBK / WBBM

Dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

A.  Pencanangan Pembangunan ZI

Pelaksanaan Pencanangan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polri dilaksanakan hanya pada tingkat Mabes Polri sebagai deklarasi atau pernyataan dari Kapolri bahwa Polri telah siap melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan Polri dengan melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah strategis melalui  pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh komitmen Kapolri dan seluruh pejabat di Jajaran Polri dengan menandatangani dokumen fakta Integritas secara massal, serentak pada saat serah terima jabatan.

B. Proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan 6 Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, telah ditetapkan Satker yang diusulkan sebagai WBK/WBBM.

Proses pemilihan Satker yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap Satker tersebut. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan kepada Kapolda/Kasatker untuk ditetapkan sebagai usulan Satker berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Kapolri tentang Satker yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila Satker yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan dengan Keputusan Kapolri sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi penetapan sebagai Zona Integritas Menuju WBBM. Dalam penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ditentukan dengan 2 komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Proses pemilihan Satker yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap Satker tersebut. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan kepada Kapolda/Kasatker untuk ditetapkan sebagai usulan Satker berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Kapolri tentang Satker yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila Satker yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan dengan Keputusan Kapolri sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi penetapan sebagai Zona Integritas Menuju WBBM. Dalam penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ditentukan dengan 2 komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

C. Penilaian Tim Penilai Internal 

Read More